Hukum tata negara: refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara republik Indonesia/Dedi Ismatullah

Abstrak rnPokok bahasan pada buku ini meliputi : bab 1. peng...">

Abstrak rnPokok bahasan pada buku ini meliputi : bab 1. peng..."/>

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Hukum tata negara: refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara republik Indonesia/Dedi Ismatullah

Text

Hukum tata negara: refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara republik Indonesia/Dedi Ismatullah

Dedi Ismatullah - Nama Orang;

Abstrak rnPokok bahasan pada buku ini meliputi : bab 1. pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara : pengertian hukum tata negara, objek hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya, bab 2. teori tentang asal usul negara dan kewarganegaraan : beberapa teori tentang negara, sifat-sifat negara, unsur-unsur negara, lembaga-lembaga negara, bab 3. pancasila sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum : pancasila sebagai falsafah negara ri, pancasila sebagai falsafah demokrasi bangsa, pancasila dalam pembukaan uud 1945, bab 4. sumber-sumber hukum tata negara : tatanan hukum dalam hukum tata negara, konstitusi negara, perubahan konstitusi negara, bab 5. undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis : pengertian hukum dasar, dasar hukum dan dinamika perubahan undang-undang dasar 1945, proses perubahan undang-undang dasar 1945, bab 6. sistematika pembahasan perubahan uud negara republik indonesia tahun 1945 : pembahasan perubahan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, bentuk-bentuk perubahan uud negara ri tahun 1945, macam-macam perubahan uud 1945, bab 7. pemilihan umum : macam-macam sistem pemilihan umum, partai politik di indonesia, pemilu sistem proporsional, pemilu anggota legislatif, kampanye pemilu, pemungutan suara, perhitungan ulang surat suara, pemilu lanjutan dan susulan. Disusun oleh : Eke Wince, SE.rnKata Kunci : hukum tata Negara Negara kewarganegaraan ideology pancasila undang-undang politik pemilu.rn